REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono menyatakan sikap Partai Golkar mendukung pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan upaya menjilat, melainkan doktrin partai untuk kepentingan Bangsa dan Negara.
"Partai Golkar mendukung pemerintah. Itu posisi yang jelas dan tegas, dari pada sebagai penyeimbang," kata Agung Laksono saat membuka Musda Golkar se-Kepri, Selasa (21/7).
Dia mengatakan, dalam catatan sejarah perpolitikan di Indonesia, Golkar tidak pernah menjadi oposisi pemerintah. Karena itu, Golkar sekarang mendukung pemerintahan.
Golkar tidak akan menjadi oposisi pemerintah atau pun penyeimbang pemerintah. Dukungan terhadap pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
Program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik bila mendapat tekanan dari berbagai pihak. Golkar berupaya mengambil peran dalam menjaga negara agar selalu kondusif sehingga program pembangunan dapat terlaksana secara maksimal.
"Namun bukan berarti tidak bisa mengkritik. Kritik yang diberikan bersifat membangun, bukan sebagai upaya menggulingkan," ujarnya.
Sikap Golkar yang dipimpinnya itu bukan untuk kepentingan partai semata, melainkan bangsa dan negara. Golkar tidak meminta apapun dari Jokowi-JK meski mendukung pemerintahannya.
Contohnya, saat heboh pergantian menteri, Golkar tidak meminta agar kadernya duduk sebagai menteri. Namun bila diminta oleh Jokowi-JK, Golkar bersedia merekomendasikan kader potensial untuk duduk sebagai menteri.
"Sikap Golkar itu tulus dan ikhlas, tidak ada keinginan yang terselubung," ucapnya.