REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga  (Kemenpora) menuding PSSI berlindung ke publik dengan ajakan gugatan masal. Kuasa hukum PSSI, Yusup Suparman mengatakan PSSI boleh saja mengajak masyarakat atau stakeholder menggugat kemenpora. Namun, PSSI harus mengingat apa dasar gugatan yang akan diajukan ke pengadilan.

Menurut dia, mengajukan gugatan boleh saja dilakukan siapapun. Tapi, rasio hukum yang diajukan dalam gugatan tersebut harus sesuai.Sangat tidak tepat kata Yusup, jika rasio hukumnya adalah kebijakan kemenpora menimbulkan kerugian.

Ia menuturkan, selama ini kebijkan kemenpora tidak pernah menimbulkan kerugian dengan kebijakannya. Surat Keputusan (SK) 03107 yang dipermasalahkan PSSI selama ini hanya membekukan kegiatan federasi sepakbola nasional. Apalagi Kemenpora dalam SK tersebut menyebutkan kegiatan sementara digantikan oleh Tim Transisi.

"Silahkan saja gugat, tapi rasio hukumnya harus jelas. Jika kerugian yang menjadi dasarnya, kemenpora tidak pernah menyebabkan kerugian," kata Yusup Suparman kepada Republika, Selasa (21/7).

Pejabat biro hukum kemenpora ini menegaskan, selama ini kebijakan kemenpora menjalankan kompetisi selalu dihalang-halangi PSSI. Dengan kekuasaannya terhadap klub, PSSI melarang klub anggotanya ikut kompetisi yang dibuat Tim Transisi. Padahal, PSSI sedang dalam status di sanksi negara dan disanksi FIFA.

"Jadi siapa yang menimbulkan kerugian sebenarnya. PSSI jangan berlindung ke publik dengan mengajak mereka gugat kemenpora," ujar Yusup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika