REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) sudah dalam tahap akhir verifikasi calon kepala daerah serentak 9 Desember 2015, nanti. Dalam proses verifikasi terakhir, Rabu (22/7) sudah hampir 200 calon kepala daerah yang lolos verifikasi.
PAN menargetkan untuk mengusung 240 calon kepala daerah dari total 269 daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. “Dari 269 (daerah), PAN mengusung 240 calon kepala daerah, sisanya 29 daerah PAN tidak ikut karena tidak punya keterwakilan anggota DPRD disana,” kata Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno di kantor DPP PAN Jakarta, Kamis (23/7).
Namun, PAN terbuka dengan partai politik lain jika ingin menitipkan kadernya maju sebagai calon kepala daerah. Bahkan, PAN juga membuka diri jika ada yang ingin masuk menjadi kader PAN. Namun, PAN akan melihat dulu rekam jejak dari yang bersangkutan. Selain itu, siapapun yang ingin maju menjadi calon kepala daerah melalui PAN, harus jelas visi misinya kalau terpilih menjadi kepala daerah.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya tidak membedakan siapapun yang akan maju menjadi calon kepala daerah. Dari Parpol lain, tokoh agama, TNI, Polri, atau birokrat, kata Zulkifli, PAN tidak pernah memermasalahkan. Yang paling penting adalah komitmennya pada kepentingan bangsa dan negara.
Ketua MPR RI ini mengatakan, calon kepala daerah yang terpilih akan menjadi pemimpin seluruh rakyat di daerah tersebut, bukan hanya pemimpin golongan tertentu.
“Bagi PAN, calon itu sungguh-sungguh ingin membangun daerahnya dan memiliki wawasan kebangsaan,” kata Zulkifli.
PAN juga terbuka untuk koalisi dengan Parpol lain untuk mengusung calon kepala daerah. Namun, target PAN, sebanyak 20 persen calon yang diusung merupakan kader partai yang lahir di era Reformasi. Selebihnya, merupakan tokoh yang diusung dengan berkoalisi bersama Parpol lain, baik Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Menurut Zulkifli, di Pilkada tidak ada lagi KMP-KIH. Sebab, semua dapat berkoalisi untuk mengusung calon. “Pilkada sudah tidak jelas lagi, tidak ada KMP-KIH, semua sama saja,” tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika