Sabtu 01 Aug 2015 20:24 WIB
Muktamar NU

Katib Aam PBNU Minta Panitia Muktamar tak Diskriminasi Peserta

 (dari kiri) Ketua PBNU Djan Faridz, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, dan Katib 'Aam PBNU KH. Malik Madaniy saat menggelar konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (30/4). (Republika/Yasin Habibi)
(dari kiri) Ketua PBNU Djan Faridz, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, dan Katib 'Aam PBNU KH. Malik Madaniy saat menggelar konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (30/4). (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Malik Madaniy meminta panitia  Muktamar Ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur tidak mendiskriminasi para peserta saat pendaftaran berlangsung.

"Saya sebagai Katib Aam setelah sebelumnya Rais Syuriah Kiai Ahmad Ishommudin dan salah satu ketua NU, Habib Salim Assegaf al Jufri meminta jangan ada diskriminasi dalam proses pendaftaran," kata Madani di GOR Merdeka Jombang, Jawa Timur, Sabtu (1/8).

Hal tersebut dikatakan oleh Madaniy selepas dia mendengar banyaknya perbedaan fisik kartu peserta muktamar setelah melakukan pendaftaran di GOR Merdeka Jombang, Jawa Timur.

Dampaknya, kata Madani, para peserta yang mendapatkan kartu peserta berbeda akan memperoleh perlakuan yang berlainan juga saat rangkaian acara muktamar dari tanggal 1-5 Agustus ini.

Menurut informasi yang diterimanya, para peserta yang setuju dengan penerapan sistem musyawarah terbatas atau Ahlul Halil Wal 'Aqdi (Ahwa) akan mendapatkan kartu yang sempurna, namun bagi yang tidak setuju akan mendapatkan kartu tanpa nama, foto dan barcode.

"Katanya, peserta yang dapat kartu tidak sempurna hanya bisa menghadiri pembukaan, sedangkan bagi yang mendapat kartu yang sesuai bisa mengikuti seluruh rangkaian acara muktamar," ujarnya.

Atas hal tersebut, dia menilai, akan berpotensi untuk menimbulkan kekacauan dalam penyelenggaraan muktamar, karenanya dia menegaskan agar hal ini diselesaikan dan semua peserta diperlakukan sama.

"Semua peserta harus mendapat kartu peserta yang sama, terkait dia mendukung sistem itu atau tidak. Untuk masalah pro dan kontra terhadap sistem pemilihan dengan menggunakan Ahwa itu dibicarakan dalam muktamar setelah muktamirin ini resmi dengan ID Card yang sempurna," ujarnya.

Menurut dia, kendati tidak berdampak pada kehadiran dalam sidang, paling tidak psikis calon muktamirin akan terganggu karena sejak awal mereka sudah didiskriminasi dan dibeda-bedakan.

"Maka itu, tidak boleh terjadi hal seperti itu, apalagi sampai menimbulkan kericuhan," ujarnya.

Ketua PCNU Gresik Husnul Khuluq mengatakan, para peserta awalnya sudah dijanjikan tidak akan ada diskriminasi saat pendaftaran, namun nyatanya masih ada.

"Kami sudah dijanjikan tidak akan ada pembedaan, karena sudah diingatkan oleh Rais dan salah satu ketua, namun pada kenyataannya masih ada. perbedaannya mereka yang pro Ahwa diberi kartu hijau lalu dicetak, sedangkan yang tidak kartunya warna putih polos," katanya.

Informasi yang dihimpun Antara menyebutkan Ahwa tersebut adalah institusi khusus yang berfungsi sebagai badan legislatif dengan berisi orang-orang berpengaruh dalam NU dan diperuntukkan bagi keperluan khusus, termasuk pemilihan kepemimpinan NU.

Pernyataan Malik Madaniy sempat menenangkan muktamirin yang sedang mendaftar kepada panitia. Namun, ada pengurus lain dari PBNU yang datang dan memaksakan Ahwa sebagai syarat untuk mendaftar, sehingga petugas keamanan akhirnya menjauhkan Malik Madaniy dan pengurus itu dari kerumunan pendaftar agar proses pendaftaran berjalan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement