REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah akan menarik utang Rp 273,2 triliun pada tahun depan. Penarikan utang ini untuk menutupi defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Jumlah penarikan utang tersebut meningkat Rp 50,7 triliun dari APBN Perubahan 2015. Tahun ini, pemerintah menarik utang neto Rp 222,5 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, penarikan utang dilakukan untuk membiayai defisit anggaran yang dipatok 2,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Bambang merinci, penarikan utang dari pembiayaan dalam negeri (neto) direncakan sebesar Rp 272 triliun. Sedangkan pembiayaan luar negeri (neto) Rp 1,2 triliun.

"Pembiayaan luar negeri akan diutamakan dari pinjaman multilateral dan bilateral," kata Bambang dalam sesi konferensi pers di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Jumat (14/8).

Bambang mengatakan ada hal yang berbeda dalam pembiayaan luar negeri pada tahun depan. Biasanya, kata dia, pembiayaan luar negeri selalu minus atau pinjaman yang ditarik lebih kecil daripada yang dibayarkan.

Dalam draf RAPBN 2016 terkait pembiayaan anggaran, penarikan pinjaman luar negeri (bruto) direncanakan Rp 72,8 triliun. Terdiri dari pinjaman program Rp 34,6 triliun dan pinjaman proyek Rp 38,3 triliun.

Jumlah pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp 1,2 triliun didapat setelah penarikan pinjaman bruto dikurangi penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dengan total Rp 71,6 triliun.

"Untuk penarikan pinjaman luar negeri memang lebih tinggi daripada pembayaran pinjaman luar negeri yang sedang berlangsung," ujar Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika