Selasa 18 Aug 2015 17:13 WIB

JK pada Rizal Ramli: Makanya Paham Dulu

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
(Dari kiri) Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menko Perekonomian Darmin Nasution berbin
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
(Dari kiri) Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menko Perekonomian Darmin Nasution berbin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegur Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli setelah mengkritisi kebijakan pemerintah melalui media, terkait rencana pengadaan pesawat Airbus.

Setelah ditegur oleh Presiden, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun meminta agar menteri yang baru saja dilantik tersebut memahami persoalan terlebih dahulu. "Itu sudah ditegur oleh Presiden, makanya paham dulu," kata JK di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8).

Ia menjelaskan pemerintah tidak pernah melakukan kesepakatan pembelian pesawat baru. Yang dilakukan pemerintah hanyalah menandatangani Letter of Intent (LoI). "Tidak pernah beli, baru penandatanganan Letter of Intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," jelas JK.

JK tak dapat memastikan apakah pemerintah akan melakukan pembelian pesawat baru atau tidak. Ia melanjutkan, pembelian pesawat itupun baru akan terlaksana jika memang kondisinya membutuhkan.

Sebelumnya, Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menegur Rizal Ramli. Teguran ini terkait sikap Rizal Ramli yang tajam mengkritisi kebijakan pemerintah melalui media, salah satunya terkait rencana pengadaan pesawat Airbus Garuda.

"Presiden juga waktu itu sudah menegur menelpon Pak Rizal Ramli waktu itu mempermasalahkan soal pengadaan soal pesawat. Itu kan baru LoI, ‎penandatangannya terlalu jauh. Dan Pihak Garuda sudah menjelaskan itu," kata Teten di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).

Menurut Teten, teguran tersebut disampaikan melalui sambungan telepon. Ia mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar kritik terhadap kebijakan pemerintah disampaikan melalui internal pemerintahan, bukan melalui media.

Sebab, kata dia, pemerintah saat ini harus bersikap kompak dan solid guna menarik para investor untuk meningkatkan pembangunan nasional. "Presiden sudah sampaikan‎, bahwa kalau ada, kalau ada para menteri kalau ada koreksi kebijakan pemerintah itu disampaikan dibicarakan diinternal bukan diumbar di media karena nanti masyarakat akan bingung," jelas Teten.

Kendati demikian, sambung Teten, Presiden mengapresiasi kritikan kebijakan terhadap menterinya sebagai bentuk koreksi.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Rizal mengeluarkan kritik tajam terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait rencana pengadaan pesawat Airbus 350 sebanyak 30 unit. Rizal menilai, rencana Garuda untuk berhutang 44,5 miliar dolar AS kepada Bank of China Aviation justru akan merugikan Garuda. Terlebih, pengalaman Garuda dalam rute internasional kerap mengalami kerugian.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement