REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi VII dari Fraksi Partai NasDem mendorong pemerintah untuk mempercepat kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Malaysia dan Vietnam telah selangkah lebih maju dalam program pengadaan listrik bertenaga nuklir.
Saat ini pengadaan listrik bertenaga nuklir di Indonesia masih menjadi perdebatan. "Di saat negara lain sudah menyiapkan PLTN, kita masih berdebat sendiri antara yang setuju dan tidak setuju," ucap Anggota Komisi VIII dari Fraksi NasDem Kurtubi saat dihubungi ROL, Kamis (20/8).
Menurut dia, pengadaan PLTN mampu adalah sesuatu yang harus dicapai pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam jangka panjang. Sejauh ini, pengadaan tenaga nuklir masih terhambat oleh Kebijakan Energi Nasional dimana disebutkan bahwa PLTN merupakan opsi terakhir sebagai pembangkit listrik.
Hal Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) Pasal 11 Ayat (3) yang menyebutkan PLTN ditetapkan sebagai pilihan akhir, mengingat risiko tinggi yang bisa ditimbulkan dapat mengancam keselamatan sosial masyarakat.
Dalam rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu, Fraksi NasDem meminta Dewan Energi Nasional dan Kementerian ESDM untuk menghapus kebijakan itu. Kurtubi menyebut nuklir, gas, geothermal, dan lainnya harus dikembangkan.
"Nuklir bisa memberikan listrik berkapasitas besar dengan biaya murah. Tidak ada negera maju yang tidak memiliki nuklir," ujarnya.
Sebagian kalangan berpendapat pengadaan PLTN dikhawatirkan akan meledak dan bocor sehingga membahayakan kehidupan masyarakat. Namun, kata Kurtubi, saat ini teknologi sudah maju. "Kami maklum kekhawatiran itu tapi sekarang pengamanannya jauh lebih canggih," ucapnya.
Menurut dia tanpa PLTN investasi di Indonesia tidak akan berjalan optimal. Investasi akan terhambat dan pembukaan lapangan kerja kerja tidak akan maksimal mengingat kapasitas listrik yang terbatas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika