REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan berbagai langkah dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran pembangunan. Bahkan Luhut menyebut, Presiden Joko Widodo tidak perlu mengeluarkan surat edaran kepada sejumlah pihak, termasuk kepada kepala daerah dan lembaga negara, terkait penyerapan anggaran.

Sebelumnya, lewat Sekretaris Kabinet, Presiden berencana mengeluarkan surat edaran soal adanya diskresi dan administratif buat para kepala daerah, BUMN, dan lembaga negara dalam menyerap anggaran pembangunan dari pusat. Namun, hadirnya surat edaran ini dianggap tidak perlu oleh Luhut.

Sosialisasi untuk mempercepat penyerapan anggaran itu, kata Luhut, tidak perlu dilakukan langsung oleh Presiden, tapi cukup oleh jajaran kementerian saja.  ''Tidak, kami (jajaran Kementerian dan Lembaga negara) cukup, tidak perlu sampai Presiden untuk begitu (surat edaran),'' kata Luhut usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (31/8).

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, pihaknya sudah bekerjasama dengan Jaksa Agung, M Prasetyo, dan Kapolri, Jenderal Pol Badrodin Haiti, untuk bisa mensosialisasikan upaya percepatan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran ini diduga kuat terkait dengan adanya ketakutan di pihak kepala daerah, pimpinan BUMN, dan lembaga dalam menggunakan anggaran tersebut terjerat masalah hukum.

Untuk itu, Luhut menjelaskan, pihaknya akan melakukan pendampingan lewat tim yang dibentuk Jaksa Agung, yaitu TP4 (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan. Selain itu didukung pemahaman dari Kapolri.

''Kita berharap dengan kesepakatan tadi, TP4 dari Jaksa Agung dan pemahaman dari Kapolri, akan bisa mempercepat proses penyerapan anggaran,'' kata mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian tersebut.

Bahkan, Luhut menyebut, pihaknya dengan Jaksa Agung dan Kapolri berencana untuk langsung turun ke jajaran BUMN guna mendorong percepatan penyerapan anggaran. Langkah ini berupa sosialisasi dan arahan ke jajaran BUMN agar tidak ada ketakutan dalam menggunakan anggaran dari negara.

Rencananya, pada tengah pekan ini, Luhut bersama Jaksa Agung dan Kapolri akan datang ke salah satu BUMN, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN). ''Kami akan memberikan penjelasan, jangan ada ketakutan mengenai penyerapan anggaran, kalau itu sesuai dengan aturan yang ada,'' kata Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika