REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah mengumpulkan 110 regulasi yang dianggap tidak mendukung iklim investasi di Tanah Air. Presiden Joko Widodo meminta pejabat terkait untuk segera memangkas regulasi yang dianggap telah menghambat pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Saya dengar sudah dikumpulkan hampir 110 lebih regulasi kita yang tidak memberi iklim usaha yang baik. Saya harapkan dalam minggu ini untuk bisa diselesaikan," kata Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/9).

Demi mempercepat proses deregulasi itu, Jokowi bahkan meminta segera digelar rapat marathon di Istana Bogor untuk membahas 110 aturan tersebut. Regulasi yang tidak ramah pada investor, kata Presiden, harus segera dipangkas.

"Kalau tidak pergerakan dunia usaha akan sulit," ucapnya.

Presiden juga meminta dilakukan revisi Undang-Undang yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, Presiden mendorong adanya Undang Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut jumlah peraturan yang harus diperbaiki sebetulnya ada 154. Presiden Jokowi, kata dia, mulai besok akan melakukan rapat terbatas untuk menindaklanjuti temuan 154 regulasi yang menghambat investasi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika