REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PAN telah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku, langkah ini untuk mendukung stabilitas politik dan menggenjot perekonomian nasional.

Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai, masuknya PAN tidak akan banyak berpengaruh. Alasannya, masalah perekonomian sangat struktural dan bergantung pada kemauan eksekutif, bukan di parlemen.

Dia memandang, sekalipun Presiden Joko Widodo berhasil mendominasi suara di parlemen, itu tak akan cukup efektif memperbaiki kondisi perekonomian. Yang menghambat kinerja pemerintah bukan dinamika di DPR, melainkan kegaduhan di kabinet.

"DPR itu selama pemerintahan Jokowi, menurut saya, itu pengangguran bergaji besar. Enggak ada kerjaan. Beroposisi, tidak. Mendukung, tidak. Malah sibuk cari proyek sendiri," tutur Salamuddin Daeng saat dihubungi, Kamis (3/9).

Dia mencontohkan hambatan-hambatan itu, antara lain, koordinasi kementerian/lembaga yang tak berjalan baik, masalah penyerapan anggaran pemerintah pusat sendiri dan daerah yang rendah.

"Ditambah lagi, konsistensi pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan penegakan hukum tidak ada," tukas dia

Sebelumnya, seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan partainya hengkang dari Koalisi Merah Putih (KMP). Ketua MPR ini mengaku, situasi perekonomian yang berat mendorong PAN untuk tidak lagi menganggap penting pemilahan KMP-KIH.

Ikuti Whatsapp Channel Republika