REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengelolaan alat berat di Dinas Tata Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai kurang maksimal. Ini yang membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak puas dengan kinerja dinas yang dipimpin oleh Tri Djoko Sri Margianto ini.
Basuki menyebut pengoperasian alat berat tidak dimanfaatkan dengan baik oleh dinas tata air. Padahal mereka memiliki tanggung jawab menuntaskan pengerukan waduk. Menurutnya, banyak alasan yang digunakan dinas ini untuk bekerja maksimal. Mulai dari kekurangan operator hingga alat operasional.
"Misalnya dinas tata air, alat berat saya sudah bilang kalau cuma ngeruk-ngeruk waduk kenapa sih nggak kasih 23 jam saja itu alat bekerja. Hanya 3 jam," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/9).
Ia menyebut dinas tata air berdalih minimnya waktu pengoperasian karena tidak ada operator yang bekerja lama. Menurutnya itu hanya alasan yang sebenarnya tidak logis. Padahal Pemprov DKI punya pekerja harian lepas (PHL) yang bisa dimanfaatkan.
Selain itu, sebutnya, mereka beralasan alat yang tidak memadai untuk bekerja secara maksimal seuai keinginan gubernur. Apalagi ditambah dengan saran untuk sewa ke swasta sebagai jalan keluar.
Ini dinilainya tidak kuat dan kurang masuk akal. Mantan Bupati Belitung Timur ini menduga jika melibatkan pihak swasta maka ada permainan di belakang yang ingin menguntungkan masing-masing. "Kalau sama swasta, bisa bagi-bagi duit," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan sudah meminta Tri Djoko untuk meningkatkan kinerjanya. Jika tidak maka harus siap dicopot dari jabatannya.