REPUBLIKA.CO.ID, BUDAPEST -- Parlemen Hungaria memberikan kewenangan baru kepada tentara dan polisi, untuk menjaga para migran seiring peringatan Perdana Menteri Viktor Orban, kalau Eropa sedang dalam keadaan diserbu.

"Perbatasan kami berada dalam bahaya, cara hidup kita dibangun di atas penghormatan terhadap hukum, Hungaria dan seluruh Eropa berada dalam bahaya," kata Orban, seperti dilansir arabnews.

Undang-undang baru Hungaria telah mengesahkan tentara untuk mengambil bagian dalam mengontrol perbatasan. Para tentara diberikan kewenangan untuk melakukan sweeping yang akan melanggar privasi para migran, serta menggunakan senjata yang memang dirancang untuk mengakibatkan cidera fisik.

"Eropa tidak hanya meninggalkan pintu terbuka tapi telah mengirimkan undangan terbuka. Eropa kaya tapi lemah, ini kombinasi terburuk, Eropa perlu lebih kuat untuk mempertahankan perbatasannya." tambah Orban.

Seperti polisi, para tentara kini dapat menggunakan senjata api yang tidak mematikan, peluru karet, kembang api, granat gas air mata dan senjata pembersih lain. Keputusan itu sendiri datang sepekan setelah melintasi perbatasan secara ilegal, dianggap sebagai melanggar hukum dengan hukuman lima tahun penjara.

Para tentara juga dapat melakukan pemeriksaan surat-surat identitas, dan menahan migran yang ilegal sebagai tersangka. Sedangkan polisi, diberikan kewenangan untuk memasuki rumah pribadi yang bertujuan melaksanakan pencarian para migran yang memasuki Hungaria secara ilegal.

Aturan yang berlaku di sejumlah daerah di Hungaria sendiri, menyatakan kalau keadaan krisi disebabkan oleh gerakan migrasi massal yang dilakukan para pengungsi. Pekan lalu, pemerintah Hungaia juga telah menerapkan kondisi tersebut di enam distrik yang berbatasan dengan Serbia, Kroasia, Slovenia dan Austria.

Sementara itu, salah satu kelompok yang membela hak-hak pengungsi, Komite Hungaria Helsinki, mengingatkan jika para pengungsi tidak harus diperlakukan sebagai musuh.

"Kewenangan yang diperluas harus digunakan tentara dan polisi dengan hati-hati, khususnya dalam situasi yang melibatkan pengungsi yang mereka sendiri sedang melarikan diri dari perang dan teror, dan telah menerita atas perlakuan tentara dan polisi di negara asal mereka," tegas Marta Pardavi, Kepala Komite Hungaria Helsinki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika