REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Gubernur Okinawa Takeshi Onaga mengatakan kepada wartawan di Jenewa, Selasa (22/9) ia menentang rencana AS-Jepang untuk membangun pangkalan militer di Teluk Oura di Henoko di pulau tersebut akibat beban yang ditimbulkannya pada penduduk setempat.
Rencana itu, bagian dari satu kesepakatan antara Tokyo dan Washington, ialah akan merelokasi pangkalan udara Futenma --yang berada di tengah Kota Ginowan ke daerah yang lebih terasing Henoko ke Utara.
"Okinawa adalah tempat yang sangat kecil. Menantang untuk membahas dengan pemerintah Jepang dan AS ketika hak kami untuk menentukan nasib sendiri tak dihormati," kata gubernur tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu (23/9).
Ia menambahkan ia ingin dunia mengetahui mengenai masalah tersebut mengingat terus diabaikannya hak asasi warga. Okinawa, negara merdeka yang secara resmi dikenal dengan nama Kerajaan Ryukyu sampai dicaplok oleh Pemerintah Jepang pada 1879, adalah satu prefektur Jepang yang berada di antara Cina dan Jepang.
Setelah pendudukan AS pada akhir Perang Dunia II, saat pulau tersebut masih berada di bawah jurisdiksi AS sampai 1972 --tanggal yang menjadi dasar pengembalian pulau tersebut kepada Jepang-- pangkalan militer dibangun di pulau itu setelah tanah disita secara melanggar hukum dari warga lokal oleh pasukan AS.