REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Empat anggota DPD asal Bali hadir dalam rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah untuk percepatan pembangunan di Denpasar, Rabu (23/9). Mereka adalah I Kadek Arimbawa (anggota Komite II), Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (anggota Komite III), AA Ngurah Oka Ratmadi (anggota Komite IV), dan I Gede Pasek Suardika (anggota Komite I).

Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta memaparkan enam permasalahan utama yang dihadapi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Dia berharap program pembangunan daerah bisa terintegrasi dan dikawal dengan baik.

"Jika integrasi di level provinsi, kabupaten, dan kota terlaksana dengan baik, maka pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat bisa dikelola dengan baik," kata Sudikerta di Denpasar, Rabu (23/9).

Keenam permasalahan di Bali itu terbagi ke dalam bidang ekonomi, pertanian, infrastruktur wilayah, jumlah penduduk, lingkungan, dan sosial budaya. Di bidang ekonomi adalah kantong kemiskinan yang masih ditemukan di Bali, yaitu di daerah Buleleng, Karangasem, Jembrana, Klungkung, dan Bangli.

Di bidang pertanian, pendapatan daerah dari sektor pertanian Bali masih rendah. Ke depannya, Sudikerta berharap pendapatan dari sektor pertanian bisa menyeimbangi pariwisata yang sudah mencapai 70 persen.

Untuk infrastruktur adalah masalah kemacetan lalu lintas di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Daerah yang kekurangan air bersih juga terjadi dimana-mana, sehingga penyiapan air bersih harus bisa teratasi tahun depan.

Selanjutnya, tingginya laju alih fungsi lahan sawah di Bali menjadi masalah lingkungan hidup. Sawah beralih fungsi 661 hektar per tahun. Sementara hutan rakyat beralih fungsi hingga 820 hektar per tahun.

Di bidang sosial budaya, kerasnya pengaruh budaya global memengaruhi jati diri dan karakter orang Bali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika