REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Kemiskinan di 15 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah masih tergolong tinggi. Di 15 kabupaten tersebut, jumlah warga miskin masih di atas 14 persen dari seluruh jumlah penduduk.
Wakil Bupati Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko menyebutkan, 15 kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih di atas 15 persen antara lain di Kabupaten Blora yag tercatat sekitar 14,64 persen; Grobogan sebanyak 14,87 persen; Cilacap 15,24 persen; Purworejo 15,44 persen; Klaten 15,60 persen; Demak 15,72 persen; Sragen 15,93 persen; Banyumas 18,44 persen; Banjarnegara 18,71 persen; dan Pemalang sebanyak 19,27 persen.
''Sedangkan lima daerah kabupaten lainnya, angka kemiskinan masih di atas 20 persen," kata Wagub dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan wilayah eks Karesidenan Banyumas di Purbalingga, Senin (28/9).
Lima kabupaten itu adalah Purbalingga sebanyak 20,53 persen; Brebes 20,82 persen; Rembang 20,97 persen; Kebumen 21,32 persen; dan Kabupaten Wonosobo sebanyak 22,08 persen.
Berdasarkan data tersebut, maka seluruh wilayah kabupaten di wilayah eks Karesidenan Banyumas masih memiliki angka kemiskinan yang tergolong tinggi. Yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, Wagub menyatakan, perlu ada sinergi antara program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah di masing-masing kabupaten/kota. ''Untuk itu, saya sudah meminta Bappeda Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Bappeda di kabupaten/kota,'' katanya.
Salah satu yang perlu dilakukan, kata Heru, penyamaan data kemiskinan yang valid. Validitas data ini penting karena akan menjadi acuan dalam perencanaan, pemrograman kegiatan, dan penganggarannya. ''Setelah ada kesamaan data yang valid, baru dilakukan sinergi antara program penanggulangan kemiskinan bagi 15 daerah yang tergolong tinggi tingkat kemiskinannya. Itu prioritas utamanya,'' jelasnya.
Heru juga meminta semua pemerintah daerah mengupayakan agar tidak ada orang yang tidak makan, apalagi sampai mati kelaparan. Program-program di bidang pangan yang arahnya untuk warga miskin, seperti program raskin harus betul-betul dikawal secara ketat agar benar-benar tepat sasaran.
''Desa-desa yang saat ini memiliki dana cukup melalui Dana Desa, juga saya harapkan agar memanfaatkan dana tersebut untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat sekaligus melibatkan warga miskin agar bisa ikut bekerja dan memperoleh penghasilan,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika