Selasa 29 Sep 2015 14:30 WIB

Penambangan Liar di Jabar Rawan Konflik

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Ilham
Deddy Mizwar
Foto: Republika/Edi Yusuf
Deddy Mizwar

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kasus penambangan liar di Lumajang-Jawa Timur yang menelan korban aktivis lingkungan diharapkan tak terjadi di Jawa Barat. Menurut Wakil Gubernur Jabar yang menjabat sebagai Plh Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, Jabar pun banyak penambangan liar sehingga konflik seperti itu berpotensi terjadi.

"Tapi jangan sampai terjadi di Jabar," ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (29/9).

Deddy mengatakan, di Jabar juga banyak pelanggaran penambangan baik yang liar maupun yang resmi tapi merusak lingkungan. Itulah yang ditakutkan menjadi potensi konflik.

"Pekan depan coba saya akan lihat tambang liar di Bogor. Ini baru masalah jalannya aja belum hulunya," katanya.

Menurut Deddy, dari masalah akses jalan ke lokasi pertambangan saja sudah bermasalah. Karena, pihaknya belum lama ini akan membuat portal untuk jalan menuju pertambangan di daerah Bogor. Namun, portal tersebut belum selesai sudah ada yang menabrak.

"Belom dipasang portalnya sudah ditabrak. Ini kan ada potensi konflik sosial. Saya udah bicara dengan Kapolda, sikat aja lah karena banyak juga truknya bodong kan, STNK enggak ada, KIR nggak ada, SIM nggak ada," kata Deddy.

Deddy menilai, tambang liar di Bogor itu pelanggarannya sudah sangat masif. Pemerintah pun tak mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas tersebut. "Jalanan hancur, masyarakat rugi pemerintah rugi," katanya.

Dikatakan Deddy, Ia pun sudah berbicara dengan Panglima Kodam III Siliwangi. Karena, takutnya ada aparat penegak hukum TNI yang terlibat. "Sekarang yang penting mereka sudah komitmen kok (Kapolda dan Pangdam)," katanya.

Deddy mengatakan, untuk meredam konflik sosial di masyarakat perlu ada sosialisasi. Sebelum memasang portal di kawasan tambang yang ada di Bogor, Ia sudah sosialisasi ke radio dan koran. Jadi para pengusaha juga harus mengganti truk muatan sesuai tonasenya. "Kalau enggak cari jalan lain. Nanti yang kedua di hulunya lokasi jalan tambang," katanya.

Jadi, kata dia, nantinya kendaraan disesuaikan dengan kelas jalannya. Karena pemerintah menganggarkan dana jalan bukan untuk dihancurkan. "Pos penjagaan nanti ada yang jaga. Pemadam kebakaran gimana kalau mau masuk. Kan bisa dibuka kalau ada apa-apa," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement