REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan kunjungan pimpinan DPR RI ke Arab Saudi bukan gratifikasi. Fahri menyebut itu merupakan fungsi politik yakni diplomasi negara.
"Kunjungan pimpinan DPR RI ke Arab Saudi sebenarnya ada dua jenis kunjungan, tapi jadwal dan tiketnya sama sehingga berangkatnya serentak," kata Fahri Hamzah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (30/9).
Menurut Fahri, Ketua DPR RI mendapat undangan khusus dari Kerajaan Arab Saudi dan pada waktu yang bersamaan Tim Pengawas Ibadah Haji DPR RI juga melakukan kunjungan untuk pengawasan kepada jamaah haji Indonesia.
Fahri menegaskan, Tim Pengawas Ibadah Haji dipimpin dirinya dan anggotanya dari Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Agama. Sedangkan, dalam rombongan Ketua DPR RI Setya Novanto dan istri, Fadli Zon dan istri, Nurhayati Ali Assegaf serta Jazuli Juwaeni.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, Indonesia adalah pengirim jamaah haji terbesar di dunia sehingga perlu adanya pengawasan dari pemerintah maupun parlemen. "Pada musim haji tahun 2015 ada sebanyak 161.000 jamaah haji dan anggaran yang digunakan sekitar Rp7-9 triliun, sehingga harus ada pengawasan yang melekat," katanya.
Sementara itu, kata dia, Ketua DPR RI mendapat undangan khusus dari kerajaan Arab Saudi sehingga berkunjung ke Arab Saudi untuk memenuhi undangan tersebut. Melalui kunjungan tersebut, kata dia, Ketua DPR RI dan rombongan juga melakukan lobi agar Pemerintah Arab dapat meningkatkan kembali kuota haji Indonesia menjadi seperti sebelumnya yakni sekitar 210.000 jamaah.
Ketua DPR RI dan rombongan juga menjadwalkan akan melakukan kunjungan kepada jamaah haji Indonesia. "Di luar dugaan terjadi musibah yang sangat besar di Mina. Ini yang membuat situasi menjadi berubah jadi rencana awal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika