REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menegaskan dirinya siap hadir dan menjalani pemeriksaan jika memang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumut.
Surya Paloh mengakui ada pertemuan dengan Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho. Namun ia menegaskan dalam pertemuan itu sama sekali tidak membahas kasus Bansos.
Paloh mengungkapkan yang dibicarakan adalah mengenai komunikasi yang kurang cair antara Gatot dengan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi yang kebetulan Ketua DPW NasDem Sumut.
"Satu kata pun tidak ada (membicarakan kasus). Tolong bantu saya ada perkara, tidak ada. Inilah kebenaran itu," tegasnya.
Pertemuan tersebut, kata Surya, merupakan inisiator Ketua Mahkamah Partai NasDem saat itu OC Kaligis yang memintanya menerima Gubernur Sumut Gatot karena komunikasi yang tidak bagus antara Gatot dengan Tengku.
"Saya kira wajar apabila mereka minta ini dikomunikasikan secara baik. Kasih aja waktu," ucap Surya.
Pertemuan tersebut, imbuh dia, baru terjadi satu bulan setelah OC Kaligis meminta untuk dipertemukan dan hanya ada satu pertemuan yang dihadiri empat orang yakni dia sendiri, OC Kaligis, Gatot Pujo Nugroho, dan Tengku Erry di Kantor DPP NasDem di Jakarta.
"Pertemuannya siang hari. Apa dibicarakan, saya mendengar keluhan Gatot, bagaimana kurang harmonisnya hubungan. Keluhannya bung Erry, kurang harmonis hubungan," tukasnya.
Dalam pertemuan tersebut, OC Kaligis tidak berbicara satu pun kalimat sehingga Surya sebagai penengah mengambil inisiatif.
"Pak Kaligis tidak bicara. Apa yang saya bicarakan, saya sederhana saja. Saya kakak kalian, kalau koodinasi tidak kuat dan kalau kalian tidak bisa mengatur bagaimana komunikasi bagus, agar pemerintahan berjalan baik, bukan hanya kalian yang rugi, rakyat juga ikut rugi," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika