REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Kemampuan itu meliputi segi mitigasi bencana, deteksi titik-titik munculnya asap atau api, hingga aturan perundang-undangan.

"Saya tidak percaya pemerintah tidak punya kemampuan untuk memobilisasi semua sumber daya yang kita punya untuk langsung menyerang, memadamkan api. Itu saya percaya. Dan mohon (kepada) pemerintah tunjukkan itu," ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/10).

Namun, lanjut politikus PKS ini, pemerintah sebaiknya menjalin kerja sama dengan negara-negara jiran yang terdampak sebaran asap.

Misalnya, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Apalagi, sebut dia, pemerintah negara tetangga sudah cukup lama mendesak RI agar lekas menyudahi polusi udara tingkat parah ini.

"Ajaklah negara-negara tetangga kita dalam gerakan bersama untuk tahap jangka pendek ini padamkan api dulu. Setelah itu, baru kita bicara, semua pembakar hutan harus masuk bui," tegasnya.

Kabut asap sangat mengganggu aktivitas warga. Di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, misalnya, warga terpaksa mengizinkan anak-anaknya pergi ke sekolah lantaran sudah terlalu lama libur.

Padahal, polusi dan jarak pandang tidak sangat kondusif untuk proses belajar-mengajar, demikian pula berpotensi merusak kondisi tubuh anak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika