REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT  Bank BRI Syariah bersama tiga bank lainnya yaitu Bank Bukopin, Bank OCBC NISP dan Bank Aceh menjalin kerja sama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Perjanjian kerja sama ini terkait sistem Integrasi Kependudukan dengan sistem Bank.

Penandatanganan kerja sama dilakukan  oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh dan Direktur Utama BRI Syariah Moch Hadi Santoso di kantor pusat Bank Bukopin, Jakarta, Jumat (16/10).

Moch Hadi Santoso mengungkapkan, lingkup kerja sama tersebut meliputi tiga  hal, yaitu pemanfaatan nomor induk kependudukan, pemanfaatan data kependudukan dan pemanfaatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). “Kemendagri mendapatkan fasilitas berupa kemudahan dalam memperoleh data-data kependudukan dari nasabah Bank BRI Syariah, Bukopin, OCBC NISP dan Bank Aceh, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tutur Hadi.

Hadi menambahkan, apabila ada penduduk yang menjadi nasabah Bank  berpindah alamat, Kemendagri bisa mendapatkan data terbaru penduduk tersebut dari Bank. Selain itu nasabah yang ingin membuka tabungan tidak perlu repot mengisi form karena Bank sudah bekerja sama dengan Kemendagri.

Customer Service Bank, kata Hadi,  cukup menginput nama dan nomor KTP dan data bisa langsung keluar sehingga Bank lebih cepat dalam melayani transaksi kepada nasabah. “Bank juga mendapatkan data yang sesungguhnya dari calon nasabah sehingga bisa meminimalisasi kemungkinan terjadinya fraud yang dilakukan oleh calon nasabah,” tutur Hadi.

Hadi mengemukakan, bentuk layanan ini diharapkan dapat memenuhi kemudahan dan kebutuhan nasabah, di mana mereka memerlukan metode transaksi lebih efisien tanpa menyita banyak waktu. Ia menyebutkan, strategi bisnis BRI Syariah menitikberatkan pasarnya pada individu dan bisnis wirausaha baik skala kecil maupun menengah.

“Untuk kedua segmen tersebut, BRI Syariah menyediakan serangkaian produk dan jasa perbankan berbasis syariah, yakni produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, produk pembiayaan konsumer, dan layanan akses,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika