REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah pusat akan membangun dua bendungan di Jawa Barat guna mengendalikan banjir di Jakarta. Kedua bendungan tersebut akan dibangun di Sukamahi dan Ciawi. "Rencana pembangunan pada 2016," kata Basuki Hadimuljono pada acara Rapat Koordinasi Konsolidasi Aspirasi Daerah (Rakorda) dengan pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Kamis (12/11).
Hadir pada kegiatan tersebut selain Hadimuljono, anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta AM Fatwa, Fahira Idris, Dailami Firdaus, dan Abdul Azis Khafia.
Juga, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Syahrul Effendi, dan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Menteri PUPR, rencana pembangunan kedua bendungan tersebut, saat ini masih dalam tahap pembahasan lahan. Ia menjelaskan, Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki persoalan yang selalu berulang pada musim hujan yakni banjir.
"Pemerintah pusat berupaya mengatasi banjir di Jakarta dengan cara mengendalikannya melalui pembangunan bendungan di bagian hulu Jakarta," katanya.
Jika di bagian hulu Jakarta yang memiliki dataran lebih tinggi dibangun bendungan, dia mengatakan, maka aliran air pada musim hujan dapat disalurkan ke bandungan sehingga tidak semuanya mengalir ke Jakarta.
Kemudian, untuk penyediaan hunian bagi masyarakat Jakarta, Kementerian PUPR juga akan membangun lagi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Pasar Minggu dan Pasar Rumput, Jakarta Selatan.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan normalisasi 13 sungai besar dan merelokasi warga yang menghuni pinggiran kali guna mencegah banjir.
Kendala yang dihadapi, kata dia, jumlah rusunawa yang tersedia belum sebanding dengan jumlah warga di bantaran kali yang akan direlokasi.
Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, AM Fatwa mengatakan, melalui Rakorda ini DPD RI akan menampung berbagai masukan dari para pemangku kepentingan maupun warga DKI Jakarta.
"DPD RI berharap forum Rakorda dapat dimanfaatkan bagi warga dan pemangku kepentingan guna mencari solusi bersama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika