REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam mendamaikan konflik Laut Cina Selatan sudah sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

"Amanat UUD 1945 menyampaikan Indonesia ikut serta menjaga kedamaian dunia. Kita ini negara nonblok. Jadi tidak memihak siapa pun dan menganut sistem politik bebas aktif. Implementasinya memang kita patroli kedamaian," jelasnya di Kementerian Pertahanan  Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

Terkait hasil pertemuan di Malaysia, menurut Ryamizard, saat ini Cina sudah mulai melunak dan terbuka. Bahkan, Cina menyebutkan bahwa Laut Cina Selatan merupakan halaman bersama. "Masalah pangkalan yang dibuat Cina pun boleh dipakai siapa pun yang mau singgah, itu sikap Cina sekarang sudah terbuka," ucapnya.

TNI Angkatan Laut mengerahkan tujuh kapal KRI untuk memberi deterrence effect kepada sejumlah negara yang bersengketa di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Ketujuh KRI tersebut sudah berada di Lanal Ranai, Natuna.

Sebelumnya, situasi di Laut Cina Selatan makin panas. Ketegangan di Laut Cina Selatan belakangan memanas seiring kapal perang Amerika Serikat yang melakukan patroli di Laut Cina Selatan.

Sementara Indonesia masuk dalam pusaran konflik Laut Cina Selatan setelah pemerintah China memasukkan sebagian wilayah Natuna ke peta wilayahnya. Meski belum berpengaruh terhadap hubungan Jakarta-Beijing, sikap keras diperlihatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menolak ajakan Menteri Pertahanan Cina, Chang Wanquan untuk menggelar latihan bersama di Laut Cina Selatan.

Jenderal Gatot beralasan, semua negara harus menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas militer di kawasan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika