REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka di Timika, Papua mendadak diperbincangkan setelah masuk ke dalam transkrip pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha M Riza Chalid.
Lantas apa dan bagaimana latar belakang proyek PLTA Urumuka ini?
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu menjelaskan PLTA Urumuka sebenarnya sama sekali belum dibangun. Bahkan gara-gara PLTA Urumuka ini mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu terseret ke ranah hukum. Ia telah divonis bersalah oleh KPK karena kasus pengadaan desain teknik PLTA di Sungai Mambareno dan Urumuka.
"Ingat gubernur yang masuk penjara? Itu kan kaitannya dengan konsultannya. Urumuka," kata Said Didu, Jumat (20/11).
Said menjelaskan, pembangunan PLTA ini direncanakan untuk memasok listrik ke PT Freeport Indonesia. Namun Freeport tak perlu turun tangan untuk membangun PLTA itu sendiri.
Caranya?
Cukup gaet investor untuk membangun PLTA. Nantinya, Freeport akan berperan sebagai pembeli listrik atau off taker. Tapi, pembangunan PLTA ini tidak kunjung terealisasi karena Freeport enggan mengaku sebagai off taker. Mereka beralasan belum mendapat kepastian perpanjangan kontrak karya.
"Jadi jaminan perpanjangan kontrak ini menghambat tiga sekaligus: pembangunan smelter, pembangunan underground, dan pembangunan PLTA," kata Said.
Said menyebutkan, dalam rekaman yang dilaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR disebutkan Freeport diminta menjadi pemilih saham sekaligus menjadi off taker. Artinya, Freeport yang bangun PLTA, Freeport pula yang beli listriknya.
"Nah itu yang menjadi perebutan. Dirut kan komen, 'masa saya yang off taker, saya yang invest, saya juga yang bangun'. Kan lucu," ujar Said.
Mengenai permintaan saham bagi Freeport 51 persen, Said juga mengaku heran karena Freeport hanya berperan sebagai off taker saja.
"Itu ngobrol-ngobrol warung kopi, tapi pemilik warung kopinya yang ngobrol. Jadi memang agak aneh itu membicarakan. Nggak kebayang saya," katanya.
Dalam kasus rekaman Setnov, keduanya dilaporkan meminta bagian saham proyek listrik PLTA Urumuka yang akan dibangun di Timika, Papua.
"Mereka ingin 49 persen saham dan 51 persen Freeport yang investasi dan meminta Freeport membeli tenaga listriknya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika