REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan bantuan kendali operasi (BKO) yang dilakukan fraksinya di DPR hanyalah untuk mengawal proses persidangan di MKD. Hal itu dimaksudkan untuk perkara yang sedang menjerat Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Golkar, Setya Novanto atas dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, Partai Golkar patut membela kadernya yang dinilainya tidak pernah melakukan pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Terlebih, kata Idrus, Setya Novanto sudah menjelaskan perkara yang menjeratnya kepada Koalisi Merah Putih (KMP).

“Dulu KMP pernah mengundang Setya Novanto untuk mendapat kejelasan isu yang sedang menerpa beliau dan dia jelaskan pertama kali ketemu itu adalah Dirut Freeport yang minta waktu pada beliau kemudian ada pembicaraan-pembicaraan jadi perlu penjelasan lebih jauh,” kata Idrus di sela perayaan HUT Golkar ke-51 di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (26/11) malam.

Idrus menambahkan, dalam penjelasannya ke KMP, Setya juga menegaskan tak pernah melakukan pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Jadi, Golkar memiliki misi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik di MKD, sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Golkar khawatir ada upaya pembelokan atas perkara ini.

“Kalau Setya Novanto sudah katakan inisiator percobaan ini adalah dari Dirut dan publik opini ada tekanan-tekanan keinginan, maka kita kawal dengan baik,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika