REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Lintas Agama menggelar deklarasi nasional jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Utusan-utusan dari setiap agama yang diakui pemerintah berkumpul di kantor Majelis Ulama Indonesia dan membacakan deklarasi tersebut pada Jumat (27/11).
Ini merupakan bentuk komitmen dari pemuka agama untuk mewujudkan suasana rukun dan damai dalam pilkada yang akan digelar pada 9 Desember nanti.
"Seluruh warga masyarakat Indonesia berkewajiban untuk berpartisipasi aktif menjaga suasana kerukunan dan kedamaian dalam menyukseskan pilkada serentak 2015," kata Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama MUI Yusnar Yusuf.
Dalam deklarasi tersebut hadir Yusnar Yusuf sebagai perwakilan MUI, Henriette Lebang selaku perwakilan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), dan Suhadi Sendjaja selaku Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).
Hadir pula Dharmasilan mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Uung Sendana Linggaraja mewakili Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia (Matakin).
Sesuai dengan isi deklarasi, Yusnar mengatakan, pemilu adalah amanat UUD 1945. Oleh karena itu, seluruh warga negara Indonesia wajib melaksanakan hak konstitusional dan politiknya dengan menyukseskan gelaran pilkada.
Deklarasi tersebut juga mendorong masyarakat memilih kepala daerah yang berintegritas tinggi, menjunjung tinggi ajaran, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan yang kuat.
Ini agar pemimpin yang terpilih nanti merupakan figur yang tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang justru bisa merusak persatuan bangsa Indonesia.
"Pilkada besok pilihlah yang jujur dan beragama baik. Kalau dia beragama baik insya Allah (kepemimpinannya) baik," kata Yusnar.
Tokoh agama, adat, dan masyarakat juga diharapkan dapat menjadi teladan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama.
Utusan-utusan majelis agama bersepakat perlu ada pendidikan politik di komunitas agama masing-masing agar memahami arti penting Pilkada. "Sehingga (mereka) terpanggil untuk menggunakan hak suaranya," terang Yusnar.
Selain itu, disepakati untuk melarang penggunaan rumah ibadah untuk kampanye dan mengarahkan umat untuk tidak menggunakan isu SARA dalam meraih suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika