REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Puskepi Sofyano Zakaria mendesak KPK dan Polri menjadikan surat palsu Setya Novanto kepada Dirut Pertamina, sebagai modal awal untuk menyelamatkan Pertamina agar jauh dari cengkeraman para mafia Migas dan pemburu rente.
"Adanya surat dari ketua DPR RI Setya Novanto kepada Dirut Pertamina yang telah dibantah sebagai surat palsu oleh pihak Sekjen DPR RI, dapat dimaknai bahwa Pertamina 'rentan' terhadap intervensi pihak lain dan juga senantiasa menjadi incaran mafia Migas," kata Sofyano Zakaria dalam keterangan tertulisnya, Senin.
Surat Setya Novanto kepada Dirut Pertamina, terkait adendum perjanjian jasa penyewaan tangki penyimpanan BBM, agar Pertamina mau membayar jasa penyimpanan BBM sesuai kehendak mereka, sebelumnya sudah dikonfirmasi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai surat palsu.
Menurut Sofyano, jelas terbaca oleh publik, bahwa ada pihak yang memaksakan Pertamina agar mau membayar jasa penyimpanan BBM, sehingga membuktikan bahwa para mafia atau pengusaha hitam selalu berusaha mengejar rente dengan keserakahan sehingga harus mengcreate upaya-upaya dan dukungan kekuatan dari pihak luar.
"Terbongkarnya ada surat sakti kepada Dirut Pertamina yang walau diduga palsu tersebut, harusnya bisa menjadi pintu masuk bagi para penegak hukum di negeri ini seperti Polri dan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap hal tersebut tanpa harus menunggu adanya laporan dari pihak manapun," ungkapnya.
Menurut dia, surat tersebut harusnya bisa dinilai sebagai informasi awal bagi penegak hukum untuk masuk lebih jauh untuk menguak kemungkinan adanya peran pemburu rente, mafia dan pengusaha hitam yang bermain di BUMN Pertamina.
"Selain itu, adanya surat tersebut sekaligus juga membuktikan bagaimana peran dan keberadaan pihak ketiga terhadap ketahanan energi bangsa ini, sehingga untuk menyimpan BBM sebagai penyangga stok nasional harus bergantung kepada pihak ketiga," katanya.
Padahal untuk membangun tangki BBM sebesar seperti milik PT Orbit Terminal Merak tersebut, sangatlah tidak mungkin BUMN Pertamina tidak sanggup membiayai sendiri, tetapi kenapa harus menyewa dari pihak lain, ujarnya.
"Disinilah KPK seharusnya bisa terjun menyelidiki secara serius, apakah ada unsur kesengajaan dari pihak yang terkait, sehingga Pertamina tidak dibolehkan membangun tangki BBM sendiri dan akhirnya harus menyewa dari pihak lain," kata Sofyano.
KPK dan Polri bisa saja masuk menyelidiki ke Pertamina dengan bentuk memberi dukungan penuh kepada Pertamina yang sedang memberantas praktik-praktik pemburuan rente yang mungkin terjadi pada bisnis-bisnis Pertamina seperti penyewaan kapal, perdagangan aspal dan lain-lain, ujarnya.
"Presiden juga harus memberi dukungan terhadap upaya Pertamina memberantas mafia di tubuhnya dengan bisa memerintahkan Polri dan kejaksaan untuk membackup upaya itu, jika memang ingin melihat Pertamina mandiri, besar dan terbebas dari cengkeraman mafia sebagaimana yang telah dilakukan oleh ISC Pertamina dalam melaksanakan pembelian minyak dan BBM bagi Pertamina," kata Sofyano.
Menurut dia, Pertamina yang telah terbukti mampu melakukan efisiensi yang berhasil menghemat triliunan rupiah, harus mendapat dukungan penuh oleh pemerintah, dipacu untuk lebih besar lagi memperoleh efisiensi.
Pada sisi lain, sektor perkapalan di Pertamina yang terkait erat dengan keberadaan Pertamina, yang saat ini sedang mendapat prioritas, dibenahi Pertamina, jika ini berhasil dilakukan dengan maksimal maka terkait bisnis sewa menyewa kapal bisa menghasilkan penghematan yang besar sebagaimana yang telah dilakukan direksi pertamina saat ini.
Kepentingan operasional Pertamina selama ini nyaris sedikit yang dilayani oleh kapal milik Pertamina ketimbang dengan kapal yang disewa atau di charter dari pihak swasta harusnya bisa mendapat dukungan pemerintah dengan mendukung kebijakan memiliki kapal kapal sendiri, kata Sofyano.
Ikuti Whatsapp Channel Republika