REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, rencana pembelian helikopter VVIP tetap melalui mekanisme kajian di Bappenas sebelum diputuskan pengadaannya di Kemenhan melalui mekanisme Tim Evaluasi Pengadaan (TEP).

"Rencana pengadaan helikopter VVIP sesuai renstra AU, bukan heli khusus presiden. Makanya kita dukung untuk diusulkan bersamaan dengan program kegiatan dari matra lainnya ke Bappenas," katanya, di Jakarta, Rabu (2/12).

Namun, lanjutnya, sebagai pembantu Presiden saya akan taat dan loyal atas arahan dan harapan pimpinan yaitu Presiden sekaligus Panglima Tertinggi TNI termasuk menyangkut keputusan pengadaan helikopter VVIP ini. Ia mengatakan, saat ini kementeriannya masih menunggu pengesahan serta kajian 'Blue Book Khusus' dari Bappenas atas usulan kegiatan yang diajukan.

"Kita berharap Bappenas segera memastikan finalisasi program dan kegiatan yang akan disetujui untuk 2016-2019. Kami sudah siap melakukan pengadaan," ujarnya.

Menhan mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden urusan? perencanaan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tetap diputuskan melalui Kementerian Pertahanan. Maka soal jenis helikopter VVIP apa yang akan dibeli tidak relevan diperdebatkan saat ini karena pada akhirnya harus melewati proses TEP di Kemenhan yang dipimpinnya.

"Namanya juga helikopter VVIP, yang akan digunakan siapa saja dikategorikan VVIP bisa kepala negara, tamu negara atau tamu VVIP lainnya. Maka semua aspek (keselamatan, fleksibilitas, kenyamanan) kita pertimbangkan, bukan sekedar apakah buatan luar negeri atau dalam negeri. Kami punya mekanisme untuk memutuskan," tegasnya.

Mantan KSAD ini mengungkapkan, kebutuhan helikopter untuk TNI bukan hanya helikopter VVIP saja, ada kebutuhan heli serbu atau angkut berat juga alutista lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika