REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Irak meminta NATO menekan Turki agar menarik pasukannya dari utara Irak dengan segera. Sebelumnya, Turki berjanji tidak menempatkan lebih banyak tentara namun menolak penarikan seluruh pasukan.

"NATO harus menggunakan kewenangannya untuk mendesak Turki mundur dari teritorial Irak," kata Perdana Menteri Irak Haider al Abadi dalam pernyataan, Selasa (8/12) setelah batas waktu penarikan pasukan Turki berakhir, dikutip dari Al Jazeera.

Pemerintah Irak telah memberi waktu 48 jam pada Turki untuk menarik pasukan.

Pernyataan tersebut mengatakan Abadi telah berbicara pada Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg melalui telepon. Abadi mengatakan penempatan pasukan Turki adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Irak.

Rusia yang sebelumnya bermasalah dengan Turki karena penembakan jet juga menyebut keberadaan pasukan Turki di Irak adalah ilegal. Meski demikian, Duta besar Irak untuk PBB, Mohamed Ali Alhakim mengatakan dua pihak berseteru harus kalem.

Menurutnya, Irak dan Turki sedang menggelar pembicaraan bilateral untuk mengakhiri masalah. "Kita sedang menyelesaikannya, antara Baghdad dan Ankara, secara bilateral," kata Alhakim setelah Rusia mengangkat isu tersebut dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB.

Alhakim mengatakan masalah itu tidak akan diperpanjang di Dewan Keamanan atau PBB. Menurutnya, yang paling membantu adalah diskusi bilateral yang sedang berlangsung sekarang. “Itu (diskusi) berjalan dengan sangat baik,” tambahnya.

Baca juga:

6 Tokoh Anti-Islam Kontroversial di Dunia

7 Kota yang Terapkan Pembatasan Berkendara Atasi Polusi Udara

Ikuti Whatsapp Channel Republika