REPUBLIKA.CO.ID,SAMPANG -- Sebanyak 1.302 anak di Kabupaten Sampang di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur putus sekolah.
"Jumlah angka putus sekolah ini, dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA dan yang sederajat," kata Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Arief Budiansor di Sampang, Kamis (10/12).
Perinciannya, jumlah anak putus sekolah tingkat SD/MI terdata sebanyak 657 siswa, terdiri SMP/MTs 500 orang, dan SMA/SMK serta MA 145 anak didik.
Ia menjelaskan, penyebab banyaknya anak putus sekolah di Sampang, bukan karena biaya pendidikan yang mahal, akan tetapi, karena faktor lain seperti menikah usia dini, atau merantau mengikuti orang tuanya di luar Madura, seperti Kalimantan, Jakarta atau ke Surabaya, bahkan ada yang ikut orang tuanya bekerja di luar negeri atau TKI (tenaga kerja Indonesia.
Budiansor mengatakan, umumnya siswa yang banyak putus sekolah itu di wilayah perdesaan dan di lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan yayasan atau pesantren.
"Kalau di wilayah kota, hampir tidak ada anak putus sekolah. Kalaupun ada, karena faktor ekonomi. Tapi itu dulu. Sekarang kan sudah ada dana bantuan operasional sekolah," katanya menjelaskan.
Untuk menekan banyaknya warga yang putus sekolah itu, Disdik Sampang kini berupaya mendirikan sekolah unit baru di masing-masing kecamatan, serta mengaktifkan program pendidikan kelompok belajar (kejar) paket. Selain itu, Disdik terus memberikan pemahaman kepada para orang tua siswa, akan pentingnya menuntaskan pendidikan sekolah untuk bekal hidup nanti, setelah bermasyarakat.
Berdasarkan data BPS tahun 2013, rata-rata nasional angka putus sekolah usia 7 hingga 12 tahun mencapai 0,67 persen atau 182.773 anak.
Usia 13 hingga 15 tahun sebanyak 2,21 persen, atau 209.976 anak, dan usia 16 hingga 18 tahun mencapai 3,14 persen atau 223.676 anak.
Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi terbanyak anak putus sekolah, yakni mencapai 35.546 anak. Sedangkan kabupaten/kota terbanyak anak putus sekolah ialah di Kabupaten Sampang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika