REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk membuka pelayanan publik melalui satu pintu.

"Kalau selama ini urusan izin usaha atau KTP melalui jalur birokrasi yang panjang dan bertele-tele, sudah harus dipangkas lebih mudah dan tidak banyak jendela," katanya di Kendari, Kamis (17/12).

Ia mengingatkan bahwa per 31 Desember 2015, Indonesia sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Artinya, kata dia, di negara ini, Indonesia tidak sendirian lagi, tapi ada warga negara lain dari negara-negara di kawasan Asia yang akan berkompetisi mendapatkan peluang-peluang bisnis dan usaha termasuk lapangan kerja di negara ini," katanya.

Bila aparatur pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kepada publik yang mudah dan murah, Indonesia dinilai pasti akan kalah dalam berkompetisi. Oleh karena itu, Menteri Yuddy mengatakan agar tidak kalah dalam berkompetisi, maka sumber daya manusia dan sumber daya alam harus bisa kompetitif, sehingga warga negara bisa menjadi tuan di negeri sendiri dan berbagai daerah di Indonesia bisa menjadi pilihan utama bagi para investor untuk menginvestasikan modalnya.

"Para pemilik modal hanya akan mau berinvestasi di daerah kita, kalau aparat pemerintah benar-benar bisa memberikan pelayanan yang mudah dan murah," katanya.

Sebaliknya, kata dia, bila aparatur pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan publik yang mudah dan murah, maka negara ini akan kalah bersaing dan ditinggalkan oleh para pemilik modal dan sumber daya manusia hanya akan menjadi pencontohan di negeri sendiri.

"Agar kita bisa memenangkan kompetisi di era global, maka kita harus benar-benar meningkatkan etos kerja, kualitas pelayanan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika