REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan merealisasikan ancamannya dan memastikan akan memutus izin dari hotel yang tidak memiliki taman binaan.
"Saya sudah memberikan penyampaian kepada semua pengelola dan manajemen hotel agar menyiapkan taman binaan dan jika itu tidak dipenuhi, minta maaf saja, ada sanksinya," tegas Ramdhan Pomanto di Makassar, Kamis (17/12).
Dia mengatakan, dirinya tidak bisa menuntut lebih dari para pengelola maupun manajemen hotel untuk mengeluarkan dana tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility/CSR), maupun Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Karenanya, Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto, meminta satu hal kepada semua pengelola dan manajemen hotel untuk bisa menyiapkan taman binaan tematik.
"Pelaku usaha terutama perhotelan tidak bisa kita paksa harus mengeluarkan CSR-nya. Jadi kita wajibkan membina satu taman tematik dalam kota sebagai persyaratan perpanjangan izinnya," ucapnya.
Sekaitan hal tersebut, untuk pembuatan dan pengaturan taman tematik di Makassar Danny mengaku tidak menganggarkan hal tersebut dalam APBD. Hal ini juga menurut dia agar pelaku usaha baik BUMN, BUMD, Perbankan, dan perusahaan swasta memiliki kesempatan berpartisipasi.
Ada beberapa taman menjadi fokus yang akan ditawarkan ke pelaku usaha untuk penyaluran CSR tahun 2016. Di antaranya, taman Pattimura, taman Macan, taman Balaikota, taman Hasanuddin, taman Benteng, dan beberapa taman lain akan menyesuaikan.
Ada pun garis besar penyaluran CSR yang ditawarkan kepada perusahan yakni pada bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pertamanan dan kebersihan, pembinaan UMKM, pariwisata, keamanan lingkungan, dan Sosial serta pekerjaan umum.
Pada kesempatan yang sama wali kota berlatar arsitek ini juga menyerahkan trophy penghargaan CSR-PKBL award kepada 12 perusahaan yang telah berpartisipasi dalam pembangunan kota ini.
Ia berharap apa yang telah diberikan setiap pelaku usaha melalui provram CSR-nya bisa lebih ditingkatkan lagi tahundepan dan sejalan dengan program pemerintah kota.