REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diindikasikan PKS ingin merapat ke pemerintah. PKS sudah membantah hal itu dengan menegaskan posisinya sebagai oposisi loyal. Namun, jika PKS bergabung dengan pemerintah, partai di Koalisi Merah Putih (KMP) tidak memermasalahkan.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menegaskan pertemuan atau silaturahim parpol dengan Jokowi adalah hak masing-masing parpol. Apalagi, PKS sudah menyatakan tetap berada di luar pemerintahan. Dengan mendukung program yang bagus dan tetap kritis pada kebijakan pemerintah.

Menurut Fadli Zon, kalaupun PKS bergabung dengan pemerintah, KMP maupun Gerindra tidak memermasalahkan. “Itu terserah partai yang bersangkutan, biasa saja,” kata Fadli Zon di kompleks parlemen Senayan, Rabu (23/12).

Wakil Ketua DPR itu menambahkan, meskipun berada di luar pemerintah, silaturahim tetap tetap harus dijaga dengan pemerintah. Ini juga menjadi sikap politik dari masing-masing partai. Apalagi, pemerintah saat ini sudah berada di tengah-tengah jalan, jadi, parpol berhak menentukan sikapnya.

“Kalau Gerindra tetap konsisten di luar pemerintah,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika