REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyarankan partai-partai politik yang tengah mengalami konflik kepengurusan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah.

"Ya dua-duanya, ada kurang lebihnya. Carilah jalan tengahnya," kata Luhut, Kamis (7/1).

Luhut mengatakan, masing-masing kubu partai harus bisa menahan diri dan mengesampingkan sikap mau menang sendiri. Mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut menyebutkan partai yang bersengketa untuk tidak lagi saling menyalahkan demi kepentingan partai terkait.

"Kami dari Polhukam melihatnya begitu, jangan terus main salah-salahan. Karena yang paling rugi konstituen partai itu. Berjaya di atas, konstituennya ini gimana?" ujar Luhut.

Hingga saat ini dua partai yang tengah bersengketa dalam kepengurusan, yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), belum mendapatkan jalan keluar dalam konflik kepengurusan.

Sejak dicabutnya Surat Keputusan kepengurusan DPP Golkar hasil musyawarah nasional Ancol yang dipimpin Agung Laksono oleh Kementerian Hukum dan HAM 31 Desember 2015, Golkar mengalami kekosongan kepemimpinan karena Menkumham tidak mengesahkan SK kepengurusan DPP Golkar versi munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie.

Sedangkan Kemenkumham juga dikatakan akan mencabut SK DPP PPP muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy paling lambat pada 15 Januari mendatang.

Sementara DPP PPP muktamar Jakarta tengah mempersiapkan kelengkapan berkas sebagai persyaratan untuk pengesahan SK kepengurusan DPP PPP muktamar Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika