REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy atau Romy melaksakan rapat harian pengurus PPP hasil Mukatamar Bandung di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (8/1/2016) malam. Berikut ini lima hasil keputusannya.
Romy mengatakan inti dari rapat yang digelarnya adalah demi menyamakan persespi terhadap Surat Keputusan pengesahan kepengurusan DPP PPP Muktamar Surabaya dicabut pemerintah. Ia mengaku sudah mengundang berbagai pihak, termasuk PPP hasil Muktamar lain.
"Pertama, kita ingin tunjukan kesamaanpaham atas SK itu. Persepsi itulah yang jadi pemahaman kita. Harapannya ada kesatuan gerak langkah," katanya kepada Republika.co.id, Jumat (9/1).
Selanjutnya, Romy menjelaskan sudah memutuskan adanya pedoman organisasi untuk penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum. Sebab ia mengakui Ketua Umum Suryadharma Ali sedang tersangkut kasus hukum. "Penunjukan PLT Ketua Umum berikut dewan pimpinan di bawahnya," ujarnya.
Namun dalam keputusan ketiganya, ia mengatakan hingga saat ini masih menunda pengambilan keputusan orang yang tepat menjabat sebagai PLT. Sebab, ia menyebutkan masih melakukan komunikasi intensif dengan pihak lain.
"Kita masih komunikasi dengan pihak yang lebih luas dari yang hadir dalam rapat malam ini. Tujuannya supaya bisa ambil keputusan lebih baik," katanya.
Keempat, Romy sudah memutuskan akan melaksanakan musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada Jumat depan. Tujuan Mukernas kali ini untuk melanjutkan komunikasi ke pihak lain yang dirasa penting.
"Hari ini sudah ada komunikasi dengan pihak Djan Faridz. Tapi belum direspons positif," ujarnya.
Terakhir, Romy menegaskan telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan internal di PPP secara bersama. Ia pun mengaku sudah menerima berbagai pandangan. "Saya sudah terima usulan senior untuk adakan musyawarah islah sebagai upaya merangkul semua komponen," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika