REPUBLIKA.CO.ID, TAIPE -- Pemerintah Taiwan mengutuk uji coba nuklir oleh Korea Utara (Korut), Rabu (6/1) kemarin. Taiwan menganggap tindakan Korut bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 1718, Nomor 1874, dan Nomor 2094.
Korut melakukan uji coba nuklir keempatnya di Punggye-ri, Kabupaten Gilju, Provinsi Hamgyong Utara, Rabu lalu pada pukul 10.00 waktu setempat. "Uji coba itu merupakan pengabaian yang disengaja atas saran masyarakat internasional," kata Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam keterangan persnya yang diterima Antaranews di Jakarta, Sabtu (9/1) malam.
Korean Central Television melaporkan Korut telah berhasil menguji bom hidrogen untuk pertama kalinya. Pemerintah Taiwan secara konsisten mempertahankan posisi nonproliferasi nuklir di wilayah tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelesaian krisis di Semenanjung Korea secara damai.
"Kami juga bersungguh-sungguh mendesak Korut untuk memperhatikan saran masyarakat internasional dan rekomendasi serius dengan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Kemenlu menegaskan.
Pemerintah Taiwan juga mengingatkan Korut menahan diri dari melakukan tindakan yang membahayakan keamanan regional. Taiwan meminta Korut bekerja sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan di Asia Timur secara keseluruhan.
Dewan Keamanan PBB sebelumnya bersepakat memberikan langkah-langkah baru menindak Korut. Para pakar ragu atas pengakuan Korut atas bom cair tercanggih, bila masih perlu dibuktikan, dalam percobaan terakhir dari janjinya untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklir yang maju.
Dengan mendapat dukungan dari Tiongkok sebagai sekutu utama Pyongyang, ke-15 anggota Dewa Keaamanan PBB mengecam keras percobaan tersebut dan sedang bekerja untuk merancang resolusi yang akan berisi 'langkah-langkah penting lebih lanjut'. Diplomat PBB membenarkan perundingan sedang berlangsung untuk meningkatkan sejumlah sanksi yang sudah diterapkan bagi Korut sejak melancarkan uji coba senjata nuklir pada 2006.
Ikuti Whatsapp Channel Republika