REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program-program pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dinilai mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga internasional.
Kendati demikian, Saleh Partaonan Daulay Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan pemerintah belum pernah melakukan pengukuran tingkat keberhasilan program tersebut.
"Sejauh ini, menurut saya, pemerintah belum pernah melakukan pengukuran tingkat keberhasilan program tersebut. Untuk PKH, misalnya, setelah 7 tahun berjalan, sudah banyak alumni yang tidak lagi mendapatkan bantuan," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Republika di Jakarta pada Senin (11/1).
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu melanjutkan, pertanyaannya, berapa persen dari mereka yang bisa menjadi keluarga sejahtera? Ketika pertanyaan ini disampaikan ke Kemensos, mereka belum bisa mengukurnya dengan tepat.
Bahkan, kata dia, Kemensos menambah bantuan sosial lainnya berupa Kelompok Usaha Bersama PKH (KUBe PKH) bagi penerima PKH yang masa penerimaan bantuan PKH-nya hampir habis.
Dalam skala besar, pemerintah memiliki program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), BOS, Raskin, PNPM, KUR, dan PNPM.
Dalam menunjang program itu, baru-baru ini pemerintah juga menggulirkan program dana desa yang tersebar di seluruh Indonesia.
Belum lagi program dengan budget menengah seperti kelompok usaha bersama (KUBe), rumah tidak layak huni (RTLH), usaha ekonomi produktif (UEP), Kube PKH, dan beberapa program lain yang ada di Kementerian Sosial.
Bantuan tambahan berupa KuBe bagi penerima bantuan PKH menurut Saleh mengindikasikan dua hal. Pertama, bantuan PKH itu tidak berhasil menaikkan kualitas hidup penerimanya. Kedua, program ini tidak dilandaskan atas keadilan sosial. Pasalnya, sampai tahun 2015, penerima PKH masih berjunlah 3,5 juta penerima. Sementara ada puluhan juta lagi yang belum tersentuh.
"Jika mereka yang sudah menerima, diberi lagi, tentu tidak adil bagi mereka yang belum pernah menerima sama sekali," tuturnya.
Program-program tersebut mendapat pujian bukan karena pencapaiannya dalam menanggulangi kemiskinan. Tetapi, alokasi anggaran bagi program-program tersebut langsung didistribusikan kepada masyarakat. Artinya, masyarakat miskin langsung menerimanya walau belum tentu mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.
Dalam konteks itu, Saleh menegaskan pemerintah didorong untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam perumusan program-program penanggulangan kemiskinan.
Hampir seluruh program yang ada dinilai hanyalah kelanjutan dari program-program pemerintah periode sebelumnya. Kalaupun ada yang berubah, yang diubah hanya namanya saja. Sementara, substansi programnya tetap sama.
"Selain itu, pemerintah juga perlu mengukur tingkat keberhasilan seluruh program yang ada. Ini dimaksudkan agar program tersebut dapat dievaluasi secara baik untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang mungkin masih ada".
Ikuti Whatsapp Channel Republika