REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak serius menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Ungkapan tersebut menyusul terancamnya pembangunan arena pertandingan balap sepeda (velodrome) dan arena pacuan kuda (equestrian line) di kota tuan rumah utama gelaran pesta olahraga terbesar di Benua Asia itu.
Perwakilan anggota Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Asian Games dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot Dewabroto mengungkapkan, dalam rapat gabungan persiapan Asian Games, Senin (11/1), terungkap pembangunan dua venue tersebut berjalan di tempat. Artinya, kata dia, belum ada satu pun proses pembangunan dua arena utama yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah Ibu Kota itu.
"Kita (seluruh kementerian dan lembaga terkait Asian Games) menuntut DKI Jakarta serius," kata Gatot kepada wartawan saat ditemui di Kemenpora, Jakarta, Senin (11/1).
Diungkapkan Gatot, pemerintah pusat juga sudah memberikan ultimatum agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tak lalai akan tanggung jawabnya dalam Asian Games ke-18 itu. Pemerintah, menurutnya, memberikan batas waktu satu pekan agar Pemprov DKI Jakarta menunjukkan proses pembangunan dua arena pertandingan tersebut.
Sebab, dikatakan dia, dua arena itu bakal menjadi sorotan Komite Olimpiade Asia (OCA) dalam presentasi persiapan Asian Games akhir bulan ini. Gatot mengatakan, akan ada keputusan 'pahit' dari pemerintah pusat jika DKI Jakarta kembali lari dari tanggung jawab mengadakan infrastruktur Asian Games tersebut.
Lebih lanjut Gatot menuturkan, Pemprov DKI Jakarta punya tiga tanggung jawab terkait Asian Games 2018. Pertama, menyangkut pengadaan Wisma Atlet. Namun, pekan lalu, Gubernur Ahok menyatakan ketidaksanggupannya dan mengalihkan tanggung jawab tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
Tanggung jawab lainnya, yaitu membangunan velodrome dan equestrian line. Untuk velodrome, rencananya bakal dilakukan perombakan total arena di Rawamangun. Sementara untuk equestrian line mengambil tempat di arena Pulo Mas. Kedua lokasi venue tersebut milik Pemprov DKI Jakarta.
"Kami prihatin dengan kondisi DKI Jakarta. Masak bangun dua venue saja nggak bisa," ujar dia menambahkan.
Meski begitu, Gatot mengatakan, pemerintah pusat sudah punya alternatif jika DKI Jakarta kembali lempar handuk terkait pembangunan velodrome dan equestrian line tersebut. Termasuk, kata dia, pemerintah pusat bakal mengambil langkah tak lagi melibatkan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games. Meskipun, kata dia, pelaksanaan Asian Games tetap berada di Ibu Kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika