REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly akan mengeluarkan surat keputusan perpanjangan masa kerja kepengurusan DPP Riau Partai Golkar. Dengan demikian, Partai Golkar memiliki dasar hukum.

"Masa kerja dari pada DPP Golkar yang diakui, yaitu DPP Riau itu yang diperpanjang, supaya ada alas hukum," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (27/1).

Sebelumnya, JK menjamin Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly akan mengeluarkan surat khusus Partai Golkar sebelum putusan Mahkamah Agung (MA). Hal itu disampaikan langsung JK dalam pidato penutupan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (25/1).

"Beliau (Menkumham) akan keluarkan surat khusus sebelum putusan MA," kata JK.

Mantan ketua umum Golkar itu mengaku juga sudah memastikan kepada Menkumham, putusan melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar sah. Dalam putusan rapimnas Golkar yang digelar selama tiga hari, salah satu keputusannya adalah menggelar munaslub.

Munaslub ini kemungkinan akan dilaksanakan sekitar Mei atau Juni. Sebab, Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie berpesan agar munaslub dilaksanakan sebelum bulan puasa. Hal itu untuk memberikan Golkar menyiapkan pertarungan di pilkada serentak tahun 2017 nanti.

JK menyatakan sangat setuju dengan hasil putusan rapimnas yang menyatakan akan menggelar Munaslub. Terlebih dengan saran Aburizal Bakrie untuk melaksanakan Munaslub sebelum Ramadhan.

Sebab, Golkar butuh menyiapkan kader dan mesin partai untuk menghadapi pilkada. Jadi, pihaknya akan memastikan munaslub agar memiliki dasar hukum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika