REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pembebasan tarif Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) untuk roda empat atau lebih tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. "Sekarang keputusannya tinggal menunggu petunjuk dari Presiden Joko Widodo. Semoga secepatnya disahkan," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (30/1).
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, mengakui sudah dua kali mengirimkan surat ke pemerintah pusat terkait pembebasan tarif jembatan sepanjang 5,4 kilometer yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura tersebut. Sama seperti pembebasan tarif Jembatan Suramadu bagi roda dua atau sepeda motor sebelumnya, yakni pada Juni 2015, Pemerintah Pusat menghapus biaya melintas yang semula senilai Rp 3.000 bersamaan dengan kebijakan potongan 35 persen masuk tol selama musim angkutan Lebaran 2015.
Sebenarnya, kata dia, usulan tersebut sudah pernah dilakukan sebelum digratiskannya tarif masuk Jembatan Suramadu bagi kendaraan roda dua, tetapi untuk roda empat belum disetujui.
"Usulan resminya sudah dua kali dan sepertinya memang lampu hijau. Tapi saya tidak tahu alasan belum disetujuinya secara resmi dari Presiden. Sambil menunggu, Pemprov juga akan kembali bertanya," katanya.
Menurut dia, usulan tersebut sebagai langkah untuk menekan biaya distribusi barang, khususnya produk asal Madura yang akan dikirim ke daerah lain karena selama ini produk unggulan "Pulau Garama" selalu kalah bersaing akibat biaya produksi lebih tinggi dampak dari ongkos angkut yang mahal.
Tarif melintas Jembatan Suramadu untuk jenis kendaraan golongan I (sedan, jip, pick up/truk kecil dan bus) senilai Rp 30 ribu, kendaraan golongan II (truk dengan dua gandar) Rp 45 ribu, kendaraan golongan III (truk tiga gandar) Rp 60 ribu, dan golongan IV (truk empat gandar) Rp 75 ribu. Usulan Gubernur Jatim mendapat dukungan dari berbagai pihak, misalnya, anggota DPD Ahmad Nawardi yang menegaskan siap menggalang dukungan ke rekan-rekannya di Senayan agar usulan tersebut terealisasi.
Hal sama dikatakan anggota DPR asal Pamekasan, KH Kholilurrahman, yang mendukung usulan itu dan mendesak pemerintah pusat menggratiskan penggunaan Jembatan Suramadu.
"Saya berharap teman angggota DPR dari Dapil XI Madura juga ikut memperjuangkannya. Usulan itu sebenarnya sudah lama dan harus didukung," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika