REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Perindo Bidang Perindustrian dan Perdagangan Hendrik Kawilarang Luntungan mengatakan, pemerintah memiliki segudang instrumen untuk menstimulasi dan menggairahkan industri dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Hendrik menanggapi kabar dua pabrik elektronik raksasa asal Jepang di Indonesia, yakni Toshiba dan Panasonic berhenti beroperasi. Menurut Hendrik, untuk menggairahkan industri dalam negeri, pemerintah bisa memberlakuan safe guard untuk barang-barang impor yang barangnya sudah dapat diproduksi di Indonesia.

Selain itu, kata dia, pemerintah pun bisa memberlakukan insentif pajak atas pabrik yang  memiliki nilai investasi di atas rata-rata industri nasional. "Kembali kami pertanyakan kesiapan Indonesia dalam penerapan MEA. Belum MEA saja sudah dua pabrik raksasa keok, Indonesia membutuhkan profesional untuk mengelola ekonominya terlalu banyak unsur politis dalam penerapan kebijakan ekonomi di Indonesia," ujar Hendrik dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Kamis (4/2).

Ia menilai kurang pedulinya pemerintah Indonesia terhadap produksi dalam negeri merupakan salah satu faktor penutupan kedua pabrik tersebut. "Kami menyayangkan tak ada respons pro aktif dari pemerintah untuk membujuk dua industri ini untuk bertahan," tegasnya.

Menurut Hendrik, reaksi pemerintah Indonesia yang kaget dan terkejut atas penutupan ini merupakan hal yang ironis dan menunjukkan tidak pernah ada komunikasi antara pemerintah dengan industri binaannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika