REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DPC Bekasi, Abdullah meminta pemerintah untuk segera mengambil kebijakan konkret mencegah PHK massal. Permintaan ini menyusul ditutupnya perusahaan multinasional Toshiba dan Panasonic di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
"Awal 2016, ada ribuan karyawan dari tiga perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi yang mengalami PHK. Mereka berasal dari Toshiba, Panasonic, dan PT DMC Teknologi Indonesia," kata Abdullah kepada Republika.co.id, Sabtu (6/2). (Ribuan Buruh Tolak PHK Massal).
Abdullah mengungkapkan, setelah Toshiba dan Panasonic gulung tikar, ada indikasi perusahaan lain akan terkena hal yang sama. Tidak tertutup kemungkinan, penutupan dua perusahaan multinasional tersebut akan diikuti perusahaan-perusahaan lain yang lebih kecil.
Karena itu, buruh sangat berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah nyata untuk penyelamatan dunia usaha. Sejak awal, kata Abdullah, ia meyakini PHK besar-besaran akan terjadi bila pemerintah tidak segera melakukan pemetaan perusahaan dalam menghadapi MEA.
Menurut Abdullah, tutupnya dua perusahaan raksasa itu disebabkan oleh kurang tangguhnya mereka bersaing dengan produk-produk lain di era MEA. Khususnya, produk-produk asal Cina yang semakin membanjir di pasaran. Selain itu, perusahaan tersebut terbukti kalah menghadapi lesunya daya beli masyarakat.
"Sebab itu, pemerintah harus melakukan langkah konkret memberikan aset kebijakan untuk penyelamatan dunia usaha," kata Abdullah. Pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk mendorong pemberdayaan ekonomi buruh yang sudah terlanjur di-PHK.
Pemutusan hubungan kerja di kedua perusahaan multinasional tersebut saat ini masih dalam proses. PSPI akan mengadvokasi para pekerja tersebut supaya mendapatkan kewajiban normatif sebagaimana layaknya yang harus diterima.
Namun, kata Abdullah, persoalan yang lebih penting terletak pada masa depan para pekerja pasca-PHK. "Mereka akan bekerja apa setelah di-PHK? Itu yang jadi permasalahan besar," kata dia. Karena itu, ia mengimbau pemerintah untuk membantu alih profesi dan melakukan pemberdayaan terhadap para pekerja dengan cara mengarahkan ke bidang-bidang usaha mandiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika