REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) meminta sejumlah elemen masyarakat penggiat anti korupsi serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut asal muasal dana penyelenggaraan turnamen Piala Bhayangkara.
"Jika Polri tetap nekat menggulirkan Piala Bhayangkara, masyarakat anti korupsi dan KPK diharapkan melakukan pemantauan, mengusut asal usul dana penyelenggaraan turnamen sepakbola itu," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Rabu (10/2).
Dia menjelaskan, selama ini Polri selalu mengeluh kekurangan anggaran. Namun, ternyata mampu menyelenggarakan turnamen Piala Bhayangkara yang menghabiskan dana sekira, Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar.
IPW, ujar Neta, mengecam keras rencana Polri yang ikut-ikutan dalam dunia sepakbola Indonesia yang tengah karut marut dengan aksi mafia pengatur skor. Menurut dia, Polri harus menjadi aktor yang membongkar aksi para mafia sepakbola, terutama mafia pengatur skor dan mafia judi bola."Dan bukannya malah ikut-ikutan membuat turnamen yang tidak jelas manfaatnya bagi Polri," ujar Neta.
(Baca: Hadapi Piala Bhayangkara, PS Polri Impor Pemain Asing).