REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti merespons wacana Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menginginkan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Respons La Nyalla ini terkait dengan munculnya syarat yang diberikan Kemenpora usai bertemu Ketua Komite Ad-Hoc Agum Gumelar.
Pemerintah bersedia bergabung dengan Komite Ad-Hoc dengan beberapa syarat, di antaranya Komite Ad-Hoc harus segera menggelar KLB PSSI.
''KLB untuk apa? Memilih ketua umum dan pengurus baru? Memangnya yang sekarang kenapa? Salah? Salahnya apa? Kan tidak pernah terjawab?'' katanya seperti dilansir dari laman resmi PSSI, Kamis (11/2).
La Nyalla menegaskan, Komite Ad-Hoc itu tidak memiliki kewenangan untuk menggelar KLB. Sesuai statuta, kata dia, KLB hanya bisa dilakukan apabila diminta oleh anggota dan disetujui oleh komite eksekutif serta disupervisi oleh FIFA-AFC.
Sedangkan, FIFA sudah menegaskan bahwa kongres pemilihan di Surabaya kemarin adalah kongres yang sah dan kepengurusan masa bakti 2015-2019 juga sah. (Baca: Ini Dua Syarat Sepak Bola Bisa Kembali Hidup versi La Nyalla)
''Saya tegaskan lagi, saya memimpin PSSI karena dipilih oleh 92 pemilih dari 106 voter kongres. Sehingga, saya tidak akan mundur selama pemilih saya tidak meminta saya mundur. Jadi, jangan karena pemerintah, lalu intervensi untuk semaunya,'' kata dia.
''Sudah jelas akibat intervensi itulah sepak bola Indonesia disanksi FIFA. Dan, FIFA sudah memberi jalan untuk duduk bersama membahas bagaimana membuat sepak bola lebih baik bersama pemerintah. Sederhana kan? Saya yakin kalau ada good will pasti selesai dari dulu.''