REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak mempersalahkan rangkap jabatan calon ketua umum Golkar. Menurut dia, hal itu juga tak diatur dalam AD/ART Partai Golkar.

"Nggak ada (aturan soal itu)," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (12/2).

Ia pun mencontohkan, rangkap jabatan sebelumnya juga pernah dilakukan oleh sejumlah pejabat publik lainnya, seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta dirinya (JK).

"Buktinya Akbar dulu ketua Golkar merangkap Ketua DPR. Saya ketua Golkar merangkap wakil presiden, ibu Mega Presiden dan Ketua PDIP. SBY ketua umum, presiden," jelas JK.

Seperti diketahui, Ade Komarudin, ketua DPR RI akan maju bersaing dalam pencalonan ketua umum Golkar. Upaya Akom inipun mendapatkan sinyal hijau dari Ketum Golkar Aburizal Bakrie.

Hal tersebut disampaikan oleh politikus Golkar, Bambang Soesatyo. Ia menyatakan ketua umum Golkar Aburizal Bakrie tidak akan menghalangi Akom untuk maju menjadi ketua. Sinyal itu didapat setelah Ical mengunggah sebuah pesan di dalam grup WhatsApp DPP Golkar pada Ahad (7/2) pagi.

"Akom boleh maju dong! Tadi malam saya bicara dengan Akom per telepon. Biar semua kader Partai Golkar yang berminat dapat bersaing dengan baik dan sehat," demikian Bamsoet menirukan pesan yang ditulis Ical dalam grup Whatsapp DPP Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika