Senin 15 Feb 2016 16:12 WIB

Pertemuan PAN-Muhammadiyah Bahas Politik Hingga LGBT

Rep: Amri Amirullah/ Red: Ilham
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) bersama Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan penjelasan kepada wartawan usai acara pertemuan di Jakarta, Senin (15/2).
Foto: Republika/ Darmawan
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) bersama Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan penjelasan kepada wartawan usai acara pertemuan di Jakarta, Senin (15/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan bersama jajaran pimpinan PAN bertemu jajaran pimpinan dan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta, Senin (15/2), siang.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, pertemuan ini merupakan silaturahim dan menjaga pola komunikasi yang telah lama terjalin baik antara PAN dan Muhammadiyah.

Ada banyak isu yang dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut. Diantaraya politik pasca Pilkada serentak, korupsi, revisi UU KPK, masalah kesejahteraan dan ketimpangan ekonomi, terorisme, dan gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Ada beberapa hal yang dibahas diantaranya soal politik, keadilan ekonomi, terorisme hingga LGBT," kata kepada wartawan, Senin (15/2).

Kepada Pimpinan Muhammadiyah, PAN mengungkapkan apa yang sudah dicapai dan apa yang harus diperjuangkan baik di bidang politik, ekonomi, dan pemberantasan korupsi. Terkait dengan terorisme dan munculnya permasalahan LGBT, Zulkifli menegaskan pentingnya penguatan kembali nilai-nilai dasar Pancasila.

Pancasila, kata dia, menganut nilai kebangsaan dan agama yang harus menjadi pandangan dan ditegaskan kembali di masyarakat. Selain itu, Ketua MPR juga mengungkapkan tiga hal penting yang harus ditingkatkan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN; ekonomi, politik dan keamanan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, pertemuan ini untuk menyambung relasi yang sudah intens antara PAN dan Muhammadiyah untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang berkembang saat ini.

"Isu-isu yang dibahas terkait kerakyatan, diantaranya pandangan yang sama soal keadilan dalam berbagai hal, termasuk ekonomi yang membutuhkan terobosan para pemimpin negeri ini," kata dia.

Diungkapkan Haedar, saat ini ada kesenjangan ekonomi dan sosial yang menjadi titik rawan munculnya permasalahan di masyarakat Indonesia.

Haedar menjelaskan, sebagai pilar kehidupan bangsa, Pancasila harus menjadi rujukan dan pedoman dasar berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah dan PAN memiliki pandangan yang sama pada isu-isu tertentu, seperti penolakan LGBT, karena berdasar pada nilai dasar Pancasila dan agama.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement