REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Golkar Setya Novanto berharap, kasus hukum yang sedang menimpa dirinya tidak menghalanginya maju sebagai calon ketua umum Golkar. Sebab, pencalonan Setya Novanto dinilai akan teradang karena tidak memenuhi kriteria prestasi, loyalitas, dedikasi, dan tidak tercela (PDLT).
''Saya minta pihak DPD I dan II dapat memhami, saya tidak pernah melanggar hukum atau berkaitan dengan permintaan saham. Itu sudah diputuskan Kapolri bahwa sudah tidak ada lagi,'' kata Setya Novanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/2).
Novanto, yang juga ketua Fraksi Partai Golkar berharap, Kejaksaan Agung bisa memberikan satu hal terbaik terhadap dirinya. Selama ini, dia merasa kooperatif dalam memberikan klarifikasi berdasarkan apa yang dilihat dan dipahaminya.
Meski demikian, Novanto tampaknya juga masih malu-malu untuk menyatakan secara tegas untuk maju sebagai calon ketua umum. Menurutnya, maju atau tidak tergantung dari dukungan DPD I dan II.
Ia meminta, siapa pun ketua umum terpilih, semua kader harus mendukung untuk membawa Golkar menjadi lebih baik. ''Lihat nanti, kan harus mencapai 30 persen. Saya percayakan kepada pihak DPD I dan II untuk menilai calon yang ada,'' ungkapnya.
Novanto juga menyambut baik wacana munaslub yang akan melibatkan KPK dan PPATK. Ia menyatakan hal tersebut agar munas dapat berjalan transparan sehingga munaslub bisa memilih calon-calon terbaik yang bisa membesarkan nama Golkar.