REPUBLIKA.CO.ID,  JENEWA -- Badan amal medis internasional Médecins Sans Frontières atau Dokter Lintas Batas (MSF) dan pekerja kemanusiaan mengatakan telah mengambil keputusan untuk tidak secara resmi menginformasikan lokasi fasilitas medis mereka pada Pemerintah Suriah maupun sekutunya Rusia. Langkah ini diambil setelah serangan berulang pada fasilitas dan pekerja medis.

Seperti dilansir the Guardian Kamis (18/2), Presiden MSF Joanne Liu mengatakan kepada wartawan di Jenewas bahwa serangan yang disengaja pada infrastruktur sipil rutin terjadi. "Biar saya perjelas, penyerangan pada warga sipil dan rumah sakit harus dihentikan. Serangan tersebut tak bisa ditoleransi," tegasnya.

Pejabat kemanusiaan berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada the Guardian, Pemerintah Suriah telah secara eksplisit mengancam akan mengebom rumah sakit di pinggiran kota yang terkepung di Damaskus. Hal itu akan dilakukan jika terus mengakui adanya kasus darurat dan mengatakan dokter serta keluarga menjadi korban sasaran rezim.

"Sejak 2011 sepanjang periode demonstrasi, kegiatan medis tak berada di bawah kendali mereka dianggap oleh pemerintah Surah sebagai ilegal dan berakibat menjadi target yang sah. Keputusan itu menyebabkan ancaman berulang, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan dokter serta keluarga langsung mereka, di samping juga menargetkan sistem jaringan yang bertugas memasok kebutuhan medis di wilayah terkepung," ujar pejabat tersebut.

Awal pekan ini serangan udara menghantam sebuah rumah sakit MSF di utara Suriah. Insiden menewaskan 11 orang. Serangan lain juga menghancurkan rumah sakit di Azaz, yang digambarkan Turki sebagai serangan rudal balistik oleh Rusia.

Empat belas serangan terhadap rumah sakit telah terjadi sejak awal tahun ini. Laporan tersebut berlawanan dengan klaim Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan warga sipil atau infrastruktur sipil sebagai bagian dari kampanye untuk mendukung pemerintah Bashar al-Assad.

Baca juga, Saudi Siap Kirim Pasukan Darat ke Suriah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika