REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak usulan Korea Utara (Korut) untuk membahas perjanjian damai yang secara resmi akan mengakhiri Perang Korea. Penolakan karena pembahasan tak menyertakan perihal denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby mengatakan hal itu pada Ahad (21/2), untuk menanggapi laporan Wall Street Journal yang menyatakan Gedung Putih diam-diam setuju berbicara damai dengan Korut sebelum Pyongyang mengakhiri uji bom nuklirnya.
"Supaya jelas, Korut memang mengajukan diskusi perjanjian damai. Kami dengan hati-hati menanggapi proposal dan menyatakan denuklirisasi harus jadi bagian dari diskusi. Korut menolak respon kita. Tanggapan kita terhadap proposal Korut konsisten dengan fokus pada denuklirisasi," ujar Kirby.
Korut memang telah lama mengupayakan perjanjian damai dengan AS dan pihak lain dalam perang Korea tahun 1950 hingga 1953. Korut juga meminta Korea Selatan (Korsel) mengakhiri latihan militer bersamanya dengan AS.
Pada 16 Januari lalu, Pyongyang juga mengajukan perjanjian damai dengan AS dan meminta menghentikan latihan militer AS dengan Korsel.
Tapi Wakil Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, Pyongyang harus melakukan denuklirisasi sebelum memulai dialog apapun.
Perang Korea berakhir pada 1953 setelah gencatan senjata, namun bukan perjanjian damai resmi. Gencatan senjata itu juga ditandatangani oleh AS yang mewakili PBB, bersama Korut dan Cina. Kini Korut ingin semua negara itu kembali menandatangani perjanjian damai resmi.
