REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memiliki kriteria tersendiri terkait denngan calon ketua umum yang akan memimpin partai berlambang pohon beringin, Golkar. Menurut dia, pemimpin Partai Golkar haruslah sosok yang dapat dipercaya dan tak terlibat permasalahan hukum, serta beretika baik. 

"Pimpinannya harus dipercaya dan tentu tidak mempunyai masalah-masalah hukum, dapat mempunyai dipercaya oleh rakyat dan tentu (dipercaya) oleh pemerintah karena selalu ada hubungannya," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/2). 

Selain itu, para calon ketua umum Golkar juga harus memiliki program yang berpihak pada rakyat. Mereka, tambah JK, juga harus dapat mengembangkan Partai Golkar. JK juga menyebut tak ada rentang usia yang ditetapkan terhadap para calon ketua umum. Yang jelas, kata dia, harus sesuai dengan ad/art.

"Tetapi nanti diharapkan orang yang mobilisasinya tinggi dan mempunyai kemampuan untuk mengurus daerah-daerah sehingga dibutuhkan orang yang tentu mampu lah," tambah dia.

Lebih lanjut, JK juga menegaskan sogokan uang dalam dunia politik tak menjamin seseorang terpilih. Sogokan pun menjadi hal yang dilarang. "Pasti tidak dan itu tidak meyakinkan. Besok atau hari ini you kasih tentu dia belum pilih juga," kata JK.

Namun, tidak semua uang yang dikeluarkan oleh para calon pemimpin partai menjadi politik uang. Sebab, ia juga menilai calon ketua umum juga perlu mengeluarkan dana sebagai biaya akomodasi, seperti tempat penginapan, pertemuan, dan lain lain. Ia menganggap hal ini wajar karena sebagian besar partai juga melakukan hal yang serupa.

"Tapi memang kalau calon-calon itu ke daerah otomatis juga harus ada ongkos hotel, pertemuan, makan untuk teman-teman di daerah itu. Jadi tergantung yang dimaksud politik uang itu macam mana? Kalau hanya untuk ongkos jalan, ongkos hotel, itu biasa saja," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika