REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sebanyak empat perusahaan pemegang konsesi hutan menyatakan siap membangun Desa Bebas Api di 2016. Empat perusahaan tersebut yakni Perusahaan pulp dan kertas tingkat dunia Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL Group) selaku inisiator, Perusahaan Sawit Asian agri, Musimas, dan Wilmar Grup.
"Beberapa perusahaan lain pastinya juga menginisiasi sendiri mencegah kebakaran hutan dengan konsep yang berbeda," kata Inisiator Desa Bebas Api sekaligus Direktur Royal Golden Eagle Anderson Tanoto dalam acara Technical Workshop Desa Bebas Api di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (29/2).
Ia menerangkan lima langkah inisiatif dalam konsep Desa Bebas Api, di antaranya pemberian insentif bagi masyarakat yang mampu menjaga desanya bebas api sebesar Rp 50 juta-100 juta.
Perusahaan juga menggaji seorang penanggung jawab di masing-masing desa binaan yang fokus bertugas mencegah dan memadamkan kebakaran. Penanggung jawab desa juga menjadi penyambung perusahaan dengan masyarakat yang butuh perangkat pembukaan lahan berupa mini eksavator untuk membuka lahan.
Pada 2016, APRIL Grup membina 20 desa binaan, sementara tiga perusahaan lainnya masing-masing membina 10 desa. "Tahun pertama sosialisasi, tahun selanjutnya selama dua tahun praktik pencegahan dan di tahun keempat diharapkan masyarakat bisa mandiri mencegah kebakaran hutan dan lahan," katanya.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinasi Perekonomian Musdhalifah Machmud menyebut, pemerintah sangat mendukung program Desa Bebas Api yang diinisiasi swasta. "Kita harus cepat menyikapi perubahan iklim, harus diikuti dengan perubahan pola hidup masyarakatnya juga," katanya.
Selama ini, kata dia, masyarakat melakukan siklus menanam pangan melalui membakar lahan. Pola tersebut harus diubah dengan cara sosialisasi terus menerus tanpa mengorbankan ekonomi masyarakat. Tujuannya bukan hanya sekadar mencegah kebakaran, tapi juga mengubah pola hidup.
Duta Besar Amerika Serikat Robert O. Blake dalam sambutannya melihat masalah kebakaran hutan melibatkan banyak kepentingan. Makanya harus dilakukan kerja bersama mencegah kebakaran agar tidak merugikan semua warga dunia. "Kuncinya working together, termasuk bekerja bersama menjalankan restorasi gambut dan one map policy," ujarnya.
Kedutaan besar AS mengalokasikan dana 50 juta dolar AS selama lima tahun dalam membantu pencegahan kebakaran hutan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan gambut.
Baca juga: Kurangi Kebakaran Lahan, Perusahaan Swasta Inisiasi Desa Bebas Api
Ikuti Whatsapp Channel Republika